Kabgor – Harga cabai yang disebut telah menembus Rp150 ribu per kilogram menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam reses Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, di Kecamatan Telaga Biru, Selasa (22/9).
Di hadapan masyarakat yang hadir di Kantor Camat Telaga Biru, Zulfikar meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga pangan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat sehingga perlu direspons melalui langkah konkret.
Ia mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan intervensi pasar, termasuk operasi pasar. Bahkan, apabila situasi mendesak, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan sesuai ketentuan penggunaannya.
“Kalau rakyat sudah tidak makan, maka ada anggaran BTT di pemerintah daerah,” tegas Zulfikar.
Namun, persoalan harga pangan bukan satu-satunya isu yang dibahas. Dalam reses masa sidang pertama tahun 2026–2027 tersebut, Zulfikar juga memaparkan sejumlah upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Telaga Biru dan sekitarnya.
Anggaran terbatas, jalan tetap diperjuangkan
Zulfikar mengakui, ruang fiskal Kabupaten Gorontalo menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan program yang dapat dibiayai.
Artinya, tidak semua usulan pembangunan bisa direalisasikan secara bersamaan. Setiap program harus dipertimbangkan berdasarkan urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pembangunan akses jalan di Desa Tonala. Jalan dengan panjang sekitar 1.100 meter itu membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 miliar.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD mendorong agar pembangunan jalan tersebut tetap diperjuangkan melalui kolaborasi dengan TNI menggunakan skema swakelola. Melalui upaya tersebut, dukungan anggaran yang disiapkan disebut dapat mencapai sekitar Rp1,1 miliar.
Bagi Zulfikar, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar urusan memperbaiki akses transportasi. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi hasil usaha, dan terbukanya peluang ekonomi di tingkat desa.
“Skala prioritas itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Akses jalan itu adalah bagian daripada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain Desa Tonala, kebutuhan infrastruktur jalan di wilayah Hulawa juga menjadi perhatian. Zulfikar menyebut kebutuhan tersebut terus diperjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Rp16,75 miliar untuk pengembangan UMKM
Di sektor ekonomi kerakyatan, Zulfikar turut mengungkapkan adanya alokasi anggaran sekitar Rp16,75 miliar untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gorontalo.
Menurutnya, alokasi tersebut merupakan bagian dari sinergi DPRD bersama pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat.
“Hubungan kolaboratifnya, hubungan sinergitasnya baik dengan pemerintah daerah. Maka seluruh badan anggaran dan teman-teman anggota DPRD menyetujui Rp16,75 miliar yang dialokasikan untuk UMKM,” katanya.
Ia menilai UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain membuka peluang usaha dan lapangan kerja, sektor ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi keluarga.
Karena itu, dukungan anggaran untuk UMKM diharapkan tidak berhenti pada besaran alokasi. Program tersebut perlu diterjemahkan menjadi dukungan yang tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha.
Mulai dari penguatan kapasitas usaha, peningkatan produktivitas hingga perluasan akses pasar menjadi aspek yang penting diperhatikan dalam pemberdayaan UMKM.
Reses dan pekerjaan mengawal aspirasi
Melalui reses tersebut, Zulfikar menegaskan DPRD akan terus menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal kebutuhan warga agar masuk dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran daerah.
Sejumlah persoalan yang disoroti, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, pembangunan akses jalan hingga pengembangan UMKM, dinilai membutuhkan perhatian bersama antara legislatif dan pemerintah daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, tantangannya bukan hanya menentukan program mana yang harus didahulukan, tetapi juga memastikan anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, bagi warga, keberhasilan kebijakan anggaran bukan semata-mata terlihat dari besarnya angka yang disepakati. Ukurannya adalah apakah jalan yang dibutuhkan bisa dibangun, usaha kecil mendapat dukungan, dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Reses di Telaga Biru pun menjadi pengingat bahwa perjuangan anggaran pada akhirnya harus bermuara pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan.
Tim Redaksi













Leave a Reply